Rabu, 11 Juni 2008

Ga adilnya pemerintah masalah Ujian Nasional

Pada hari Jumat, 9 Mei 2008 | 16:10 WIB

kompas bilang gini...

JAKARTA, JUMAT - Pendidikan Indonesia dinilai semakin mengkhawatirkan akibat bersikerasnya pemerintah menggelar ujian nasional yang ternyata banyak menimbulkan ekses negatif.

Pendidikan mengalami hambatan dari sisi pengembangan moralitas dan pengembangan akhlak mulia anak didik, menciptakan rasa tidak nyaman, ketakutan, serta tidak menyenangkan bagi peserta didik. Karena itu, ujian nasional harus dievaluasi secara adil supaya pembenahan pendidikan di Indonesia bisa benar-benar dilakukan.

Hal ini dikemukakan dalam pertemuan Education Forum di Jakarta, Jumat (9/5). Dalam pernyataannya, Education Forum meminta DPR memanggil Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo untuk menjelaskan berbagai dampak negatif kebijakan UN.

Selain itu, Mendiknas diminta untuk segera menyiapkan revisi PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dipakai sebagai acuan melaksanakan UN."Banyaknya dampak negatif pelaksanaan UN seharusnya membuka mata pemerintah untuk mengevaluasi penyelenggaraannya. Apalagi pengadilan tinggi pun sudah meminta pemerintah bersikap adil dengan memenuhi standar nasional pendidikan dulu baru mengevaluasi," kata Erlin Driyana, Wakil Koordinator Education Forum.

Menurut Erlin, tanpa UN sebenarnya mutu pendidikan tetap bisa meningkat. Ini terjadi pada Finlandia yang terkenal memiliki sistem pendidikan yang bagus di dunia internasional."Yang justru dibenahi adalah input dari pendidikan itu sendiri. Evaluasi itu beragam caranya dan bukan satu-satunya cara menentukan mutu pendidikan," kata Erlin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bagaimana menurutmu ?? sudah adilkah pemerintah ??
Jumat, 9 Mei 2008 | 16:10 WIB

JAKARTA, JUMAT - Pendidikan Indonesia dinilai semakin mengkhawatirkan akibat bersikerasnya pemerintah menggelar ujian nasional yang ternyata banyak menimbulkan ekses negatif.

Pendidikan mengalami hambatan dari sisi pengembangan moralitas dan pengembangan akhlak mulia anak didik, menciptakan rasa tidak nyaman, ketakutan, serta tidak menyenangkan bagi peserta didik. Karena itu, ujian nasional harus dievaluasi secara adil supaya pembenahan pendidikan di Indonesia bisa benar-benar dilakukan.

Hal ini dikemukakan dalam pertemuan Education Forum di Jakarta, Jumat (9/5). Dalam pernyataannya, Education Forum meminta DPR memanggil Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo untuk menjelaskan berbagai dampak negatif kebijakan UN.

Selain itu, Mendiknas diminta untuk segera menyiapkan revisi PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dipakai sebagai acuan melaksanakan UN."Banyaknya dampak negatif pelaksanaan UN seharusnya membuka mata pemerintah untuk mengevaluasi penyelenggaraannya. Apalagi pengadilan tinggi pun sudah meminta pemerintah bersikap adil dengan memenuhi standar nasional pendidikan dulu baru mengevaluasi," kata Erlin Driyana, Wakil Koordinator Education Forum.

Menurut Erlin, tanpa UN sebenarnya mutu pendidikan tetap bisa meningkat. Ini terjadi pada Finlandia yang terkenal memiliki sistem pendidikan yang bagus di dunia internasional."Yang justru dibenahi adalah input dari pendidikan itu sendiri. Evaluasi itu beragam caranya dan bukan satu-satunya cara menentukan mutu pendidikan," kata Erlin.

Pengangguran di negara kita

Teman kita :
Ali Husen Nurohman - UNPAD Akuntansi 2007 - Etoser Bandung 2007

Membuat anrikel dibawah ini :

------------------------------------------------------------------------------------------------
Salah satu ciri negara berkembang adalah ketika sektor usaha informal lebih besar daripada sektor usaha formal, dan ciri bahwa negara tersebut adalah negara berkembang yang buruk adalah dari tahun ke tahun sektor usaha informal meningkat sedangkan sektor usaha formal justru menurun. Hal tersebut sedikit banyak berasal dari kegagalan pemerintah menciptakan iklim usaha yang baik dan stabilitas ekonomi. Memang, bagi negara berkembang pertumbuhan ekonomi yang baik adalah suatu hal yang dinantikan, tapi dibalik itu semua stabilitas ekonomi lebih penting. Keduanya tak dapat dipisahkan.

Dalam penghitungan NNI (nett national income), sektor informal juga ikut dihitung sebagai UnIncorporated Enterprise Income (UII) karena sektor informal diasumsikan meningkatkan pendapatan warga negara. Tapi, dalam metode penghitungan PNB/GDP (produk nasional bruto/geoss national product) sektor informal tidak dihitung.

Akibat dari sedikitnya sektor usaha formal adalah tingkat pengangguran yang tinggi, satu lagi kegagalan pemerintah. Pengangguran pada dasarnya adalah kesalahan pemerintah, pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Padahal undang – undang dasar mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Jika pemerintah memberikan alasan tingginya tingkat pengangguran karena randahnya tingkat pendidikan, maka pemerintah menambah lagi satu kesalahannya. Pemerintah seharusnya dapat menyediakan pendidikan bermutu yang dapat dirasakan oleh seluruh anak tanpa pandang bulu, bukannya membuat kebijakan menswastakan pendidikan negeri. Pendidikan dasar yang baik sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengurangi penganggutan, karena dasar dari keahlian kerja adalah pendidikan.

Tunjangan Pengangguran

Karena dilindungi undang – undang dasar dengan jaminan mendapatkan pekerjaan yang layak, maka setiap pengangguran seharusnya mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Pada dasarnya setiap orang tak ingin menganggur atau dengan kata lain ingin bekerja, tapi pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja. Di Belgia seorang penganggur mendapatkan tunjangan dari negara sebesar 13000 franc, sama dengan beasiswa yang didapatkan untuk mengambil gelar doctor.

Memang Belgia adalah negara yang lebih maju dari kita, tapi kalaupun tak bisa memberikan tunjangan penganggur, pemerintah harus dapat memberikan tunjangan untuk pendidikan sehingga di masa depan kita dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Pendidikan adalah dasar bagi segala hal, kegagalan pemerintah mendidik anak – anak bangsa ini adalah awal dari segala kerusakan dan kemunduran bangsa.

------------------------------------------------------------------------------------------------

betul tidak ?? tanyakan sendiri pada diri anda ??

trims.